Korupsi adalah ancaman yang serius bagi setiap negara.
Tragisnya lagi korupsi di Tanah Air telah masuk dalam setiap kasta kehidupan.
Lembaga eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif yang seharusnya menjadi pihak
yang menangani masalah korupsi tidak jarang menjadi sarang koruptor. Bagaimana
dengan korupsi di lembaga pendidikan?.
Teman-teman penulis di sekolah sering membuat pernyataan yang (maaf) menurut
penulis sedikit narsis. Misalnya mengklaim bahwa pelaku pendidikan di sekolah
tidak mungkin korupsi karena memang tidak ada yang dikorupsi. Pernyataan
,”Memangnya mau korupsi kapur, paling hanya korupsi waktu’, menjadi pernyataan
yang sering diungkapkan oleh teman sejawat di sekolah. Benarkah demikian?. Benarkah
sekolah masih menjadi moral force?. Benarkah sekolah memang benar-benar daerah
putih yang terbebas dari praktik korupsi?.
Menjawab pertanyaan di atas tentu tidak mudah. Tanpa mengetahui terminologi
korupsi tentu akan memberikan jawaban yang bias. Joseph Nye (1967) menyatakan
bahwa korupsi merupakan peringai yang menyimpang dari tugas yang seharusnya
oleh pejabat untuk kepentingan pribadi, hal-hal yang berkaitan dengan keuangan
atau peningkatan status, atau pelanggaran hukum terhadap jenis praktik tertentu
karena kepentingan pribadi. Dengan mengacu pada terminologi di atas maka kita
dapat menyatakan bentuk-bentuk korupsi yang terjadi dilembaga pendidikan.
Bentuk korupsi di lembaga pendidikan sangat variatif, bahkan sering tidak
disadari oleh pelaku. Misalnya pemberian hadiah orang tua kepada guru untuk
“mempermudah” nilai anaknya, pembocoran soal atau kunci jawaban ujian,
lobi-lobi dengan uang suap untuk mendapatkan jatah bantuan atau anggaran dana
dari pemerintah, uang suap untuk mendapatkan jabatan tertentu, uang suap untuk
mempermudah izin operasional sekolah baru, dan uang suap untuk memperlancar
akreditasi sekolah. Pelaku praktik korupsi ini sering memandang uang suap
sebagai bagian dari service.
Meier (2005) menyatakan bentuk korupsi yang paling umum dalam bidang pendidikan
antara lain: pertama; orang tua mungkin disarankan untuk membeli buku atau alat
bantu mengajar yang ditulis oleh guru anaknya. Dalam konteks ini guru berjualan
karya yang ‘dipaksakan” untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Kedua; orang tua disarankan untuk membayar sekolah khusus dimana setelah jam
sekolah berlangsung, gurunya akan mengajar anaknya materi inti dari kurikulum
yang diajarkan. Dalam konteks ini guru berbisnis trik dan tips yang jitu dalam
menyelesaikan soal ujian di mana trik-trik itu mungkin tidak diberikan di jam
pembelajaran intrakurikuler. Dengan kata lain di sekolah guru berbisnis les
tambahan. Yang patut disayangkan adalah guru terkadang lebih bersemangat
memberi pelajaran pada jam khusus tersebut karena honornya besar.
Ketiga; orang tua disarankan memberi sumbangan untuk dana pembangunan dan
kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Pengabaian dalam hal ini akan berakibat pada
, contohnya penahanan buku raport/kartu arsip siswa. Tragisnya lagi di sekolah
swasta jika uang sumbangan tidak lunas akan mempersulit siswa saat akan
mengambil kartu peserta ujian semester atau ujian nasional.
Model-model korupsi di lembaga pendidikan memang sulit dihentikan karena
modusnya yang berbeda dengan korupsi di lembaga lain yang kebanyakan modusnya
penyelewengan anggaran atau dalam bentuk mark up anggaran. Korupsi dilembaga
pendidikan semu, dan sejatinya mengandung potensi bahaya lebih tinggi. Jika
korupsi anggaran hanya merugikan negara dalam bentuk uang, korupsi di lembaga
pendidikan merugikan secara ekonomi dan non ekonomi seperti merusak mental
siswa dan merusak masa depan siswa.
Transparansi Internasional menyatakan bahwa korupsi dalam bidang pendidikan itu
sangat merugikan karena membahayakan masa depan sosial, ekonomi, dan politik
suatu bangsa karena korupsi di lembaga pendidikan lebih berdampak jangka
panjang, mengancam persamaan akses, kwantitas dan kualitas pendidikan,
dirasakan oleh orang-orang miskin karena tertutupnya akses memperoleh
pendidikan yang bermutu sehingga anak-anak orang miskin sulit keluar dari
kemiskinannya. Korupsi di lembaga pendidikan juga bertentangan dengan salah
satu tujuan utama pendidikan yakni menciptakan masyarakat yang hormat atau
tunduk pada hukum dan hak asasi manusia, dan terguncangnya pondasi sosial karena
persepsi siswa yang memandang bahwa kejujuran itu dapat dikalahkan oleh
manipulasi dan penyuapan.
Solusi
Melihat dampaknya yang jauh lebih membahayakan dibanding korupsi yang lainnya,
korupsi di lembaga pendidikan harus segera ditangani dengan serius. Jika tidak
sama halnya dengan menciptakan calon-calon koruptor baru baik yang
terang-terangan maupun yang terselubung. Menurut penulis ada tiga hal yang
dapat dilakukan: pertama; sistem pendidikan tidak memberi peluang untuk terjadi
korupsi. Sebagai contohnya; jika benar terjadi kebocoran soal atau kunci
jawaban dalam ujian sebenarnya mengindikasikan bahwa ujian tersebut dirasa
sangat memberatkan sehingga mengakibatkan terjadi korupsi di lembaga pendidikan
(dengan modus beredarnya kunci jawaban, adanya pelajaran tambahan yang harus
bayar mahal, dll). Kebohongan dalam ujian ini akan memberi dampak rusaknya
mental siswa, oleh karenanya sistem ujian harus dirubah. Penciptaan
sekolah-sekolah mahal merupakan bentuk korupsi karena menghilangkan akses
anak-anak dari keluarga miskin, oleh karena itu sistem pendidikan mahal harus
ditinjau ulang. Dan masih banyak sistem lain yang harus dibenahi.
Kedua; adanya pengawasan yang ketat di lembaga pendidikan. Sayangnya fungsi
kepengawasan dalam bidang apapun di negeri ini kurang/tidak maksimal karena
pengawas memposisikan diri sebagai pihak yang harus di service dengan baik. Dan
jika sudah di service ada kecenderungan semua masalah akan easy going.
Ketiga; adanya pencerahan terhadap pendidik karena pendidik itu sendirilah sejatinya
yang menjadi kunci untuk menghilangkan korupsi di bidang pendidikan. Pencerahan
itu dapat bermacam bentuknya misalnya pembelajaran tentang korupsi dan
dampaknya di lembaga pendidikan.
0 komentar:
Posting Komentar