Teknik Terbaik Pembatasan BBM

Tampaknya susah untuk menentukan opsi terbaik yang tidak akan merugikan masyarakat. Diketahui, dari pembahasan tersebut terjadi beberapa opsi, seperti harga BBM dinaikkan, mobil pribadi menggunakan premium atau Pertamax, kuota untuk konsumsi (penjatahan), subsidi Pertamax (untuk sementara), hingga menggunakan Liquied Gas Vehicle (LGV). Pembahasan itu di jalankan dengan cara menanyakan semua opsi kepada eksekutif dan legislatif. Setelah itu dianalisis dengan persepsi pemerintah yang berbeda dengan persepsi DPR. Baru di cocokkan dan di kaji manfaat dan biayanya," jelas Ketua Tim Pengawas Khusus Pembatasan BBM Bersubsidi, Anggito Abimanyu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemberlakuan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tentunya harus menunggu hasil pembahasan dengan DPR. Sosialisasi sekarang juga sedang berjalan, Hatta menjelaskan, untuk memberlakukan pembatasan BBM, pemerintah juga menunggu hasil kajian dari tim yang sudah dibentuk pemerintah. Kalau ternyata hasil kajian tidak menunjukkan seperti yang diperkirakan pemerintah, apakah kesiapan atau dari sisi harga yang begitu tinggi dan sebagainya, maka bisa saja pemerintah melakukan penundaan pembatasan BBM bersubsidi. "Artinya, timing yang tepat di perlukan, pemerintah untuk mempersiapkan betul seluruh masyarakat supaya tidak terjadi distorsi pada perekonomian," pemerintah juga terus memantau pergerakan harga minyak dunia dalam rangka pembatasan BBM bersubsidi. Kalau harga minyak mentah dunia melonjak, tentu saja bahan bakar pertamax otomatis ikut melonjak harganya. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi mereka yang biasa menggunakan BBM jenis pertamax. Dengan melonjaknya harga pertamax, kemungkinan besar akan terjadi migrasi, dari yang biasa menggunakan pertamax akan beralih ke premium. Jangan sampai terjadi migrasi ke premium. kalau konsumen pertamax semua migrasi ke premium, maka konsumsi premium akan membengkak termasuk subsidinya. Padahal UU APBN kita membatasi, tidak hanya pada volume subsidinya tapi juga pada anggarannya juga dibatasi. Akan tetapi dalm setiap kebijakan atau keputusan akan mempunyai resiko begitupun dengan kebijakan pemerintah mengenai pambatasaan pemakaian BBM yaitu Dampak sistemik dari kebijakan ini pun tak dapat terhindarkan. Karena BBM merupakan komoditas dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, kenaikan harganya mampu memicu inflasi. Dari kajian yang dilansir Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, potensi penambahan inflasi akibat kebijakan pembatasan subsidi 0,5 persen – 0,87 persen sehingga laju inflasi yang mungkin terjadi akhir tahun adalah 6,1 persen – 6,62 persen. Ini berarti daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap setahun ini harus turun sebesar laju inflasi tersebut. Secara otomatis, potensi bertambahnya angka kemiskinan terbuka lebar. sampai saat ini pemerintah masih menunggu hasil kajian tim independen pembatasan subsidi BBM. Kalau dalam kajian itu tingkat keberhasilannya tinggi, saya rasa dalam pembahasan dengan DPR akan berjalan baik.

KESIMPULAN
Untuk itu dalam permasalahan BBM pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam menegakkan kebijakan serta komitmen yang kuat dalam melaksanakan alternatif dari kebijakan yang ada. Sehingga, masyarakat paham dan turut mendukung kebijakan yang telah ditetapkan. pemerintah juga harus mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga minyak akan ikut mengerek inflasi sektor makanan yang tinggi pula. Agar kesejahteraan rakyat pun tetap terjaga.