Minggu, 03 Juni 2012

Efektivitas INAFIS


Indonesia Automatic Fingerprints Identification System (INAFIS), sebuah sistem untuk pendataan seluruh masyarakat. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Komjen Pol Sutarman, menuturkan  kepolisian launching INAFIS Card yang merupakan bagian dari identifikasi Penduduk indonesia secara keseluruhan.

"Kita berharap seluruh penduduk Indonesia sudah terdatakan dalam server komputer dan terpusatkan di negara. Kita punya identifikasi INAFIS, sidik jari yang dimiliki oleh kita, tapi di satukan dengan e-KTP yang sekarang dibangun," ujarnya dalam acara Launching INAFIS Card di Mapolres Jakarta Selatan, Selasa (17/4).

INAFIS memberikan satu masukan agar identifikasi seseorang itu tidak hanya memuat nama, tempat tanggal lahir, melainkan juga foto, sidik jari, nomor kendaraan, nomor BPKB, nomor sertifikat rumah, dan nomor rekening bank.

Sistem ini juga memudahkan seseorang untuk mengetahui jumlah pajak yang harus di bayar. Pemungut pajak pun tidak perlu lagi bertemu dengan wajib pajak, sehingga menghilangkan bentuk-bentuk kolusi. Menurutnya, identitas dalam INAFIS juga akan memudahkan seseorang apabila menjadi korban kejahatan, maka akan mudah teridentifikasi.

INAFIS sudah dibangun di 41 titik di beberapa daerah provinsi. Nanti, akan ditambah 41 unit lagi. INAFIS Card bukanlah sesuatu yang wajib di miliki, tapi kepolisian hanya mengimbau agar masyarakat terdaftar identitasnya.

Teknik Terbaik Pembatasan BBM


Tampaknya susah untuk menentukan opsi terbaik yang tidak akan merugikan masyarakat. Diketahui, dari pembahasan tersebut terjadi beberapa opsi, seperti harga BBM dinaikkan, mobil pribadi menggunakan premium atau Pertamax, kuota untuk konsumsi (penjatahan), subsidi Pertamax (untuk sementara), hingga menggunakan Liquied Gas Vehicle (LGV). Pembahasan itu di jalankan dengan cara menanyakan semua opsi kepada eksekutif dan legislatif. Setelah itu dianalisis dengan persepsi pemerintah yang berbeda dengan persepsi DPR. Baru di cocokkan dan di kaji manfaat dan biayanya," jelas Ketua Tim Pengawas Khusus Pembatasan BBM Bersubsidi, Anggito Abimanyu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemberlakuan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tentunya harus menunggu hasil pembahasan dengan DPR. Sosialisasi sekarang juga sedang berjalan, Hatta menjelaskan, untuk memberlakukan pembatasan BBM, pemerintah juga menunggu hasil kajian dari tim yang sudah dibentuk pemerintah. Kalau ternyata hasil kajian tidak menunjukkan seperti yang diperkirakan pemerintah, apakah kesiapan atau dari sisi harga yang begitu tinggi dan sebagainya, maka bisa saja pemerintah melakukan penundaan pembatasan BBM bersubsidi. "Artinya, timing yang tepat di perlukan, pemerintah untuk mempersiapkan betul seluruh masyarakat supaya tidak terjadi distorsi pada perekonomian," pemerintah juga terus memantau pergerakan harga minyak dunia dalam rangka pembatasan BBM bersubsidi. Kalau harga minyak mentah dunia melonjak, tentu saja bahan bakar pertamax otomatis ikut melonjak harganya. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi mereka yang biasa menggunakan BBM jenis pertamax. Dengan melonjaknya harga pertamax, kemungkinan besar akan terjadi migrasi, dari yang biasa menggunakan pertamax akan beralih ke premium. Jangan sampai terjadi migrasi ke premium. kalau konsumen pertamax semua migrasi ke premium, maka konsumsi premium akan membengkak termasuk subsidinya. Padahal UU APBN kita membatasi, tidak hanya pada volume subsidinya tapi juga pada anggarannya juga dibatasi. Akan tetapi dalm setiap kebijakan atau keputusan akan mempunyai resiko begitupun dengan kebijakan pemerintah mengenai pambatasaan pemakaian BBM yaitu Dampak sistemik dari kebijakan ini pun tak dapat terhindarkan. Karena BBM merupakan komoditas dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, kenaikan harganya mampu memicu inflasi. Dari kajian yang dilansir Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, potensi penambahan inflasi akibat kebijakan pembatasan subsidi 0,5 persen – 0,87 persen sehingga laju inflasi yang mungkin terjadi akhir tahun adalah 6,1 persen – 6,62 persen. Ini berarti daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap setahun ini harus turun sebesar laju inflasi tersebut. Secara otomatis, potensi bertambahnya angka kemiskinan terbuka lebar. sampai saat ini pemerintah masih menunggu hasil kajian tim independen pembatasan subsidi BBM. Kalau dalam kajian itu tingkat keberhasilannya tinggi, saya rasa dalam pembahasan dengan DPR akan berjalan baik.

KESIMPULAN
Untuk itu dalam permasalahan BBM pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam menegakkan kebijakan serta komitmen yang kuat dalam melaksanakan alternatif dari kebijakan yang ada. Sehingga, masyarakat paham dan turut mendukung kebijakan yang telah ditetapkan. pemerintah juga harus mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga minyak akan ikut mengerek inflasi sektor makanan yang tinggi pula. Agar kesejahteraan rakyat pun tetap terjaga.

Rabu, 28 Maret 2012

PSSI dengarlah pendapat rakyat !


Wacana agar FIFA menghukum persepakbolaan Indonesia semakin berkembang menyusul kisruh PSSI yang semakin berlarut-larut. Dengan  datangnya sanksi dari FIFA, diharapkan semua pihak yang berseteru bisa melakukan rekonsiliasi dan introspeksi atas langkah-langkah mereka yang kerap mengedepankan ego masing-masing.
Melihat berlarutnya masalah yang terjadi di tubuh PSSI Presiden pun mengeluarkan aspirasinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pengurus PSSI jangan membuat kecewa rakyat, dengan memberikan prestasi memalukan, seperti hasil kekalahan timnas 0-10 yang didapat dari Bahrain, pada laga penyisihan Grup E kualifikasi Piala Dunia Zona Asia baru lalu.

Presiden meminta, pengurus PSSI segera menghentikan konflik dan perselisihan yang tiada habisnya. Dan segera mencari solusi yang terbaik sesuai statuta FIFA, sehingga dapat segera meningkatkan prestasi sepakbola Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

SBY mengakui, pernah ikut campur dalam persoalan yang terjadi di Otoritas Sepakbola Indonesia (PSSI), sebanyak tiga kali. Pertama, saat ada suara-suara menurunkan Ketua PSSI, Nurdin Halid. SBY menolak ide atau gerakan yang ingin menjatuhkan Nurdin.

"Jangan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma organisasi. Kalau topiknya kongres sepakbola, mari kita bicara bagaimana memajukan sepakbola di negeri kita," ungkap SBY di Istana, Senin (5/3).
 
Kedua, ketika berlangsungnya pertandingan di Jakarta, puluhan ribu warga ingin menonton, harga tiket malah dinaikkan. SBY meminta agar harga tiket jangan dinaikan. "Saya katakan, jangan begitu. Rakyat sedang semangat-semangatnya justru dinaikkan," ungkapnya saat ikut campur kedua kalinya. 

Ketiganya, saat Indonesia nyaris mendapatkan sanksi dari Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), karena PSSI terus ribut. SBY meminta Menteri Pemuda dan Olahraga untuk turun tangan.

"Jika sampai dilarang atau dibekukan, yang marah dan sedih rakyat kita. Tolonglah dilakukan pendekatan yang baik. Alhamdulillah dengan cara tersebut, kita tidak jadi mendapat sanksi dari FIFA," kata orang nomor satu di Indonesia itu.

Yang membuat SBY habis pikir, meski sudah dilakukan pergantian pimpinan PSSI, dari Nurdin Halid ke Djohar Arifin masih saja terjadi perselisihan di PSSI. Dihimbau, pengurus PSSI segera menyelesaikan dengan baik. Semangat rakyat yang begitu tinggi jangan dinodai dengan konflik pengurus yang tidak ada habisnya itu.

Menurut SBY, pemerintah tidak bisa terus-menerus melakukan intervensi. Untuk itu, dihimbau pengurus PSSI mau mendengar suara rakyat agar tidak menambah lagi luka masyarakat Indonesia.

"Saya minta saudara-saudara kita yang ada di kepengurusan PSSI sekarang, mendengarkan suara rakyat. Jangan sibuk berantem, yang akhirnya mengabaikan prestasi tim nasional, untuk kepentingan yang lebih luas," pinta SBY.

Pembangunan Infrastruktur di Indonesia


Pembangunan infrastruktur di Indonesia hingga saat ini dinilai masih berjalan lambat. Padahal, seharusnya pembangunan ini harus terus didorong guna merangsang dan memberi jalan bagi pembangunan di sektor lainnya. Diakui, persoalan korupsi dalam pembangunan infrastruktur bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga ada di Filipina dan Malaysia. Namun, masalahnya di Indonesia juga ada faktor penghambat lainnya, seperti inefisiensi birokrasi, pembebasan lahan, infrastruktur, pendanaan, tingginya biaya logistik, serta pembangunan yang hanya terpusat di daerah Jawa dan sektor industri dan jasa.
Dari sekian banyak masalah yang menghambat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia membuat para penulis atau pengamat ekonomi menyampaikan aspirasinya, inilah beberapa pendapat dari para penulis :
  • ·    Pengamat Ekonomi Aldian Taloputra, mengutip dari situs Infobanknews.com, Sabtu, 17 Maret 2012,  menyatakan, dengan adanya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara baik dan merata. Bahkan, dengan baiknya infrastruktur dan adanya akselerasi mengenai hal tersebut, akan berdampak kepada masuknya investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.
  • ·     Pengamat Ekonomi Latief Adam mengatakan, masih lambannya pembangunan infrastruktur di Indonesia memang disebabkan masih adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan, yang membuat proses pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sumber :
http://www.infobanknews.com/2012/03/tumpang-tindih-peraturan-hambat-proyek-infrastruktur/

Biaya Pilkada di Indonesia


Biaya pemilihan kepala daerah “Pilkada” yang relatif tinggi memicu terjadinya tindakan korupsi yang melibatkan sejumlah pihak gubernur, bupati dan wali kota di Indonesia. Biaya Pilkada pada satu daerah mencapai hingga puluhan miliar rupiah, sehingga bila berhasil menduduki jabatan kepala daerah itu, maka praktek kolusi, korupsi dan nepotisme terpaksa dilakukan untuk menutupi utang pihak ketiga.
terdapat 158 kepala daerah di Indonesia (gubernur, bupati dan wali kota) menjadi tersangka akibat terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Praktek korupsi yang melibatkan kepala daerah seperti menjadi `wabah`, karena melibatkan 158 dari 524 pejabat ( gubernur - bupati - wali kota) di Indonesia. Itu pun berpeluang jumlahnya bertambah karena 158 itu yang telah keluar izin pemeriksaan dari Presiden.
Adapun kutipan yang saya ambil yaitu "Rasanya gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah sebaiknya ditunjuk langsung oleh Presiden. Sedangkan bupati dan wali kota dipilih DPRD agar tidak membutuhkan biaya tinggi untuk Pilkada," kata Marthinus Saptenno.
Pendapat diatas sangat saya dukung karena dalam prakteknya, dana yang akan terbuang percuma akan bisa di hilangkan dalam suatu proses “Pilkada”.


Dominasi Perusahaan Asing di Indonesia.


Memasuki tahun 2012, di tengah keterpurukan perekonomian belahan dunia lain akibat krisis zona Eropa dan juga AS yang belum sepenuhnya pulih, perekonomian makro Indonesia menunjukkan kinerja yang baik, cadangan devisa nasional meningkat jadi Rp 113 triliun, dan neraca pembayaran internasional surplus Rp 11,5 miliar.

Pada pertengahan tahun 2011 pihak asing sudah menguasai 50,6% aset perbankan nasional. Dari total aset Rp 3.065 triliun, asing menguasai Rp 1.551 triliun. Pelan tapi pasti porsi kepemilikan asing terus bertambah mengingat pada Juli 2008 kepemilikan mereka baru 47,02%. Hal ini dimungkinkan karena kebijakan pemerintah sangat liberal sehingga pihak asing bisa memiliki sampai 99% saham perbankan dan 80% saham asuransi.

Pada perusahaan asuransi, dari 45 perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia, tidak ada separonya yang murni milik Indonesia, dari perusahaan yang ekuitasnya di atas Rp 750 miliar semuanya berpatungan dengan asing. Dominasi asing juga ada di pasar modal, meliputi 70% dari semua saham listing dan diperdagangkan di bursa efek. Saham asing sudah menguasai 60% BUMN kita yang diprivatisasi. Bahkan pada sektor minyak dan gas, asing menguasai lebih dari 75%. 

Sumber :


Sabtu, 03 Maret 2012

PI-ku... ooooooh... PI-ku... : Music Player Berbasis Android


Dalam angan-angan untuk penulisan ilmiah di jenjang strata satu Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi ini, saya ingin menciptakan sebuah inovasi unik dalam dunia musik yang berketerkaitan dengan ilmu komputer yang selama ini saya pelajari di kampus tercinta yaitu Universitas Gunadarma.
Dalam music player yang akan saya buat, saya ingin latar belakang desaign grafis pada aplikasi pemutar musik ini disisipkan lambang Universitas Gunadarma, di sisipkan warna dasar violet yang menciptakan kesan keanggunan dan kemegahannya. Pemutar musik yang saya ingin ciptakan adalah pemutar musik yang di tujukan khusus untuk gadget berbasis android, android itu sendiri sedang marak-maraknya dalam dunia pemasaran di negara kita yaitu negara Indonesia. Sebagai mahasiswa yang berkecimpung di dunia bahasa pemrograman, saya akan menggunakan bahasa pemrograman eclipse, walau saya belum begitu mahir menggunakan bahasa pemrograman tersebut, dengan usaha dan di sertai doa, saya akan mewujudkan angan-angan saya dalam penulisan ilmiah pada semester 6 ini, insyaAlloh dengan rasa percaya diri yang saya miliki, pemutar musik yang saya impi-impikan ini dapat terwujud. PI-ku... ooooooh... PI-ku...